Pemilu 2009, antara Prancis dan Kita

Le Roman de Renard adalah kisah satir tentang kemunafikan kaum feodal di Prancis. Renard sang tokoh utama dapat dengan mudah mengelabuhi dan membodoh-bodohi kaum bangsawan serta kaum gereja. Betapa seorang tokoh yang berasal dari golongan ‘bawah’ (kaum petani) dapat memaparkan kelemahan dan keburukan golongan ‘atas’ dengan hierarki sosial yang lebih tinggi dan memiliki kekuasaan adidaya.”

Berkaca dari sebuah karya sastra Prancis yang lahir sekitar abad ke 13 tersebut, kita dapat melihat bahwa politik, dengan berbagai macam istilah di dalamnya, memang mewajibkan adanya pihak yang dikalahkan. Dalam karya sastra ini contohnya, Renard yang merupakan representasi dari kaum petani (ekonomi kelas menengah kebawah) mencoba untuk mengkritik habis-habisan perilaku para bangsawan serta agamawan pada masa itu, yang bertindak sesuka hati dengan kekuasaan mereka.

Bagi masyarakat Prancis, le roman de Renard berhasil membuka mata mereka terhadap keadaan negara yang semakin tidak adil. Berbekal rasa ketidakpuasan rakyat yang terakumulasi dari generasi ke generasi, akhirnya pada tahun 1789, pecahlah sebuah revolusi yang memugar sistem pemerintahan Prancis secara keseluruhan. Ditandai dengan berubahnya bentuk pemerintahan dari Monarki Absolut menjadi Republik, serta mulai diterapkannya trias politica atau pembagian kekuasaan negara menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Tidak berhenti disitu saja, sistem pemerintahan Prancis terus mengalami penyempurnaan di segala sisi. Contoh nyatanya adalah diselenggarakannya pemilihan umum (suffrage universal) sejak masa Première République. Undang-undang yang mengatur pemilu pun telah direvisi beberapa kali, dan saat ini, pelaksanaan pemilu di Prancis bertumpu pada undang-undang tahun 1958 (undang-undang terbaru Prancis yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Republik kelima) yang mengatur tentang mekanisme 2 putaran dalam pemilu, dengan aturan jika pada putaran pertama tidak ada partai yang mendapat perolehan suara 50% + 1 suara, maka akan diadakan pemilu putaran ke 2.

Sistem pemerintahan Prancis, yang telah disinggung di atas, telah banyak dianut oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif dengan presiden sebagai pemegai kekuasaan tertinggi, kekuasaan legislatif dengan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, serta kekuasaan yudikatif dengan mahkamah agung sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Bukan hanya pola pembagian kekuasaan yang dicontek Indonesia dari Prancis, tetapi juga pola pemilihan umum, khususnya pemilu yang diselenggarakan setelah reformasi. Di Prancis sendiri, pola ini sudah terlaksana dengan baik. Namun, bagaimana dengan yang terjadi di Indonesia, yang notabene masih ‘baru’ mengenalnya, akankah menjadi jalan terbaik bagi Indonesia?

Mari sejenak kita mengingat kembali pemilu tahun 2004. Pemilu yang telah mengantarkan Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Republik Indonesia periode 2004-2009. Beliau berhasil mengalahkan lawan politiknya, yaitu pasangan Megawati dan Hasyim Musadi, pada pemilu presiden putaran kedua, September 2004. SBY dengan partai Demokratnya yang dapat dikatakan masih baru dalam kancah politik di Indonesia, telah mematahkan persepsi orang yang sempat under estimate terhadapnya.

Dibalik meriahnya pemilu ‘gaya baru’ tahun 2004, yang pastinya menghabiskan lebih banyak dana dibanding pola pemilu yang telah dilaksanakan sejak kemerdekaan, terdapat banyak kesemrawutan yang hingga diselenggarakannya pemilu 2009, belum juga terselesaikan. Sebagai contoh, masalah rancunya Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan banyak warga yang tidak dapat mengikuti pemilu karena dinyatakan tidak terdaftar. Selain itu, masalah lainnya adalah penggelapan dana dan beberapa bentuk korupsi lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, yaitu KPU.

Pada pemilu tahun ini, yang telah dengan ‘sukses’ terselenggara pada tanggal 9 April 2009 yang lalu, banyak pihak yang menilai bahwa ini adalah pemilu terburuk. Alasan yang diutarakan mereka hampir sama seperti tahun 2004 lalu, yaitu masih banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT, atau malah terdaftar ganda di dua daerah pemilihan yang berbeda. Distribusi surat suara yang lamban juga menjadi salah satu faktor yang semakin memperburuk citra pemilu tahun ini, hal ini menyebabkan beberapa daerah terpencil di Indonesia terlambat melaksanakan pemilu. Di lain pihak, ada pula kecurangan-kecurangan yang dilakukan baik oleh caleg (Calon Anggota Legislatif), atau bahkan oleh aparat pemerintah di daerah bersangkutan.

Seperti yang kita tahu, sudah menjadi rahasia umum bahwa para Caleg kebanggaan kita, beberapa di antara mereka melakukan kecurangan-kecurangan demi kepentingan pribadi. Ada yang secara terang-terangan memberi insentif (dalam bentuk uang) kepada masyarakat agar memperoleh suara terbanyak. Namun, ada pula yang menggunakan aparat pemerintah sebagai perantaranya. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan, diamana masyarakatnya masih sangat patuh kepada ‘lurah’, ‘bayan’, ataupun ‘ketua RT/ RW’ mereka. Situasi tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi beberapa caleg, sehingga mereka memanfaatkannya untuk menjaring suara sebanyak mungkin.

Jika kita melihat kembali tujuan utama pemilu, yaitu menegakkan demokrasi, apakah demokrasi semacam itu yang ingin dicapai? Bagaimana nasib bangsa Indonesia, jika para calon wakil rakyat yang seharusnya dapat megemban amanah rakyat nantinya, malah sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Terlebih lagi, para caleg tersebut tidak semua berkompetensi dalam bidang politik. Banyak di antara mereka yang dijadikan alat partai untuk menarik massa sebanyak-banyaknya, sehingga kualitas mereka pun patut dipertanyakan.

Mungkin memang sudah terlambat untuk memperbaiki pemilu putaran pertama pada awal April lalu. Kitapun harus dapat menerima para caleg yang akhirnya duduk di bangku Senayan sana, entah mereka benar-benar berkualitas atau sekedar menang karena tenar. Namun, kita masih punya satu kesempatan lagi, yaitu pada pemilu putaran kedua, untuk menentukan siapa yang layak menjadi presiden 5 tahun kedepan. Inilah kesempatan untuk membuka lebar mata kita dalam memilih pemimpin bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari kita sukseskan pemilu putaran kedua, Juli mendatang.

*diterbitkan pada Jurnal Dialektika Kelompok Studi Mahasiswa-UI Eka Prasetya edisi Pemilu, Juli 2009

Abellia Anggi W.  ~ Kepala Biro Sastra, Departemen Penulisan

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s